Buku Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara - Karya Tri Cahya Indra Permana Sh Mh
s
Book 5

Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Reviews (0 / 5)

by Tri Cahya Indra Permana Sh. Mh.

About this edition
Buku "Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara" menyajikan pembahasan mengenai pengaruh hadirnya Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan pada tahun 2014. Sinopsis Buku Dengan telah ditetapkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 oktober 2014, maka hukum materiil bagi hakim peradilan tata usaha negara dalam menguji suatu keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan telah terkumpul dalam suatu undang-undang (berlaku sebagai toetsing groden dan umbrella act) di mana sebelumnya alat uji tersebut tersebar di dalam hukum materil masing-masing bidang administrasi pemerintahan. Meskipun Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai hukum materil, namun Undang-undang Administrasi Pemerintahan telah merubah pula kompetensi absolut peradilan bahkan merubah beberapa hal mengenai hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara. Bagi badan atau pejabat pemerintahan, Undang-undang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil dalam menerbitkan keputusan dan atau melakukan tindakan. Oleh karenanya dari segi politik hukum, maka Undang-undang Administrasi Pemerintahan merupakan perwujudan dari kehendak politik pembentuk undang-undang untuk memperbaiki administrasi pemerintahan yang sedikit karut marut akibat tidak adanya pedoman untuk menjalankan pemerintahan. Bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara, lahirnya Undang-undang Administrasi Pemerintahan bisa dijadikan sebagai landasan untuk melakukan jihad judicial, sedangkan dari segi justitia belen (peziarah keadilan), access to justice diharapkan akan lebih terbuka.
Details

Similar Books